Penjelasan:

1. Instrumen hukum dalam hukum administrasi negara adalah alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Instrumen hukum ini dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan presiden, keputusan gubernur, keputusan bupati/walikota, instruksi presiden, instruksi menteri, dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus di atas, instrumen hukum yang terkait adalah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

2. Salah satu asas yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perundang-undangan adalah asas kepastian hukum. Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum yang menyatakan bahwa hukum harus dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kasus di atas, kepastian hukum menjadi permasalahan karena adanya perbedaan interpretasi mengenai penggunaan fitur pada SIMPEG yang menjadi dasar pelaksanaan mutasi pegawai. Kepastian hukum sangat penting untuk menjamin keadilan dan keamanan hukum bagi masyarakat sehingga perlu diperhatikan dalam penyusunan perundang-undangan.