Jawaban:

UU No. 19 Tahun 2018 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan revisi dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. UU ini mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.

Pasal 28 Ayat 2 UU No. 19 Tahun 2018 menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Jika seseorang melanggar ketentuan ini, maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.

Pasal 29 UU No. 19 Tahun 2018 mengatur tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus atau memblokir akses terhadap informasi elektronik yang dianggap melanggar hukum. Penyelenggara sistem elektronik juga diwajibkan untuk menyimpan data dan informasi yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan selama 6 bulan sejak tanggal penghapusan atau pemblokiran.

Kedua pasal ini menunjukkan bahwa UU No. 19 Tahun 2018 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE mengatur tentang pengaturan dan penegakan hukum terkait penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Pasal-pasal tersebut dirancang untuk melindungi hak-hak masyarakat dan mencegah penyebaran informasi yang dapat merugikan orang lain, sekaligus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

Penjelasan: