Jawaban:

Sejak kehadirannya di akhir tahun 90-an, fenomena Electronic Government (e-Government) terus-menerus menuntut instansi pemerintahan untuk memastikan bahwa harus ada transformasi operasional di bidang pelayanan publik. Transformasi ini bukanlah pekerjaan mudah. Butuh perencanaan yang matang, konsultasi intensif dengan IT konsultan, jajak pendapat di masyarakat, penyuluhan publik, hingga kontrol pelaksanaan.

Dengan kompleksnya proses tersebut, nyatanya sampai hari ini masih ada saja urusan birokrasi yang berbelit-belit. Namun, kita juga tidak bisa menafikkan fakta bahwa sudah ada banyak instansi pemerintahan yang melakukan reformasi birokrasi berkat implementasi e-Government.