Menurut teori yang dikemukakan oleh Caiden, terdapat tujuh kekhasan administrasi publik, yaitu:

• Universality, yaitu prinsip bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan dari pemerintah.
• Subsidiarity, yaitu prinsip bahwa tugas-tugas pemerintah harus dilakukan pada tingkat yang paling dekat dengan masyarakat.
• Progressivity, yaitu prinsip bahwa pemerintah harus mengambil tindakan untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.
• Representation, yaitu prinsip bahwa warga negara harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.
• Responsiveness, yaitu prinsip bahwa pemerintah harus merespons kebutuhan dan harapan masyarakat secara efektif dan cepat.
• Rules and regulations, yaitu prinsip bahwa pemerintah harus menetapkan peraturan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua warga negara.
• Transparency, yaitu prinsip bahwa pemerintah harus memberikan informasi secara terbuka dan jelas kepada masyarakat.

Jika ditinjau dari pernyataan di atas, kekhasan administrasi publik yang paling cocok untuk pernyataan tersebut adalah "Rules and regulations", yaitu prinsip bahwa pemerintah harus menetapkan peraturan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua warga negara. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana organisasi publik harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam rancangan anggaran pendapatan belanja nasional (RAPBN) dan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD), serta harus memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif setiap tahunnya.