Jawaban:

9.Pemerintah harus turun serta mengawasi privasi data setiap user (pengguna). (Menkominfo)

10.Ketua ICSF Ardi K. Sutedja menilai absennya ketentuan mengenai instansi pengawas independen atau lnstansi Pengawas dan Pengatur Sektor (IPPS) di dalam Pasal 40 RUU PDP akan mengurangi aspek transparansi dari beleid tersebut.

"Kehadiran IPPS itu sendiri sangat strategis untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dan komersialisasi data yang tidak patut, dan sekaligus memastikan kepatuhan semua pihak terhadap RUU PDP," ujar Ardi kepada Bisnis, Rabu (12/2/2020).

"Kehadiran IPPS itu sendiri sangat strategis untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dan komersialisasi data yang tidak patut, dan sekaligus memastikan kepatuhan semua pihak terhadap RUU PDP," ujar Ardi kepada Bisnis, Rabu (12/2/2020).Dia menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) selaku pihak inisiator aturan, mau tidak mau harus membentuk satu direktorat jenderal baru yang khusus menangani masalah perlindungan data pribadi.

Penjelasan:

S3moga membantu...

#KoreksiKaloSalah.....