Secara singkat bisa dinyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-XIII/2015 menolak permohonan dari pihak pemohon (PT. Textra Amspin) sepenuhnya. Alasannya menurut saya bisa dimengerti dan juga bersesuaian dengan ketentuan hukum sebab pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon tak memiliki alasan kuat sesuai dengan ketentuan hukum. Pasal-pasal yang digugat, berdasarkan uji materil, tak bertentangan dengan pasal lainnya sehingga berdasarkan hukum semua permohonan memang harus ditolak.

Pembahasan

Kesimpulan dari keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai utang piutang pajak ini secara lengkap dinyatakan sebagai berikut:

1. Pemohon yakin ada diskriminasi terhadap warga negara dalam ketetapan pembayaran pajak 50% sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002. Ketetapan mahkamah akan permohonan ini dipandang tak beralan hukum sehingga ditolak.
2. Pemohon juga menyatakan bahwa Pasal II angka 1 UU28/2007 seharusnya bersifat memudahkan warga negara wajib pajak bukan malah mempersulit. Klaim pemohon bahwa ketentuannya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 oleh mahkamah dipandang tidak beralasan hukum sehingga ditolak sebagaimana permohonan pertama.
3. Persoalan pemohon terkait peninjauan kembali agar dimungkinkan dilakukan lebih dari sekali juga ditolak mahkamah. Putusan ini dipandang sesuai dengan hukum sebab peninjauan kembali adalah ketetapan yang sudah bersesuaian dengan landasan filosofis terbentuknya pengadilan pajak.

Pelajari Lebih Lanjut

1. Materi tentang Apa yang seharusnya wajib pajak lakukan agar tidak perlu adanya penyidikan dan pemeriksaan pajak? yomemimo.com/tugas/19341320
2. Materi tentang hubungan pajak dan pembangunan nasional yomemimo.com/tugas/4767455
3. Materi tentang Warga negara membayar pajak dengan merupakan wujud kerjasama dalam lingkungan​ yomemimo.com/tugas/38981796

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Detail Jawaban

Kelas      : SMA

Mapel    : PPKN

Bab        : -

Kode      : -

#AyoBelajar

#SPJ2