Analisis konsep birokrasi Weber dapat diterapkan pada berbagai praktik birokrasi di negara kita, seperti perekrutan pegawai, pendaftaran BPJS Kesehatan, pendaftaran mahasiswa baru, proses pembuatan KTP, dan sebagainya.

Menurut Max Weber, birokrasi adalah sistem organisasi yang didasarkan pada otoritas rasional-legal, aturan dan prosedur yang jelas, pembagian kerja yang terstruktur, hierarki yang jelas, dan kompetensi teknis. Beberapa karakteristik penting dari birokrasi Weber yang bisa ditemukan dalam praktik birokrasi di negara kita antara lain:

1. Otoritas rasional-legal: Birokrasi di negara kita umumnya didasarkan pada aturan hukum yang ditetapkan secara resmi. Misalnya, dalam pendaftaran BPJS Kesehatan, ada peraturan yang mengatur persyaratan pendaftaran dan manajemen klaim.

2. Aturan dan prosedur yang jelas: Praktik birokrasi di negara kita umumnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan secara resmi. Misalnya, proses pembuatan KTP memiliki langkah-langkah yang harus diikuti dengan jelas.

3. Pembagian kerja yang terstruktur: Birokrasi di negara kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang terbagi secara jelas antara berbagai unit atau departemen. Misalnya, dalam perekrutan pegawai, ada unit yang bertanggung jawab untuk seleksi, wawancara, dan pengumuman hasil.

4. Hierarki yang jelas: Birokrasi di negara kita umumnya memiliki struktur hierarki yang terorganisir dengan baik. Misalnya, dalam proses pendaftaran mahasiswa baru, ada pejabat atau petugas yang bertanggung jawab di setiap tingkat hierarki.

5. Kompetensi teknis: Praktik birokrasi di negara kita didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan teknis yang relevan. Misalnya, dalam pendaftaran BPJS Kesehatan, pegawai yang menangani klaim harus memiliki pemahaman tentang sistem asuransi kesehatan.

Meskipun birokrasi Weber memiliki kelebihan dalam menciptakan efisiensi dan keadilan, ada beberapa permasalahan yang dapat ditemukan dalam praktik birokrasi di negara kita:

1. Korupsi: Korupsi dapat menjadi permasalahan serius di dalam birokrasi, di mana pegawai mungkin memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi atau memberikan perlakuan tidak adil dalam pertukaran uang atau barang.

2. Lambat dan rumitnya proses: Birokrasi yang terlalu rumit dan lambat dalam prosesnya dapat menghambat pelayanan publik yang efisien. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai praktik birokrasi, seperti proses pendaftaran mahasiswa baru yang memerlukan banyak persyaratan dan tahapan.

3. Ketidakpastian hukum: Terkadang, aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan birokrasi tidak selalu konsisten atau jelas.