Jawaban:

Indonesia

Oleh: Eileen

Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 telah menarik perhatian publik sejak kasus pertama yang dikonfirmasi oleh pemerintah China di Wuhan, China pada Desember 2019 lalu. Penyakit pernapasan yang sangat menular ini telah menginfeksi sekitar 4.618.821 dan 311.847 di antaranya meninggal akibat virus tersebut. Dengan kenaikan infeksi dan cepatnya masa penularan virus, Organisasi Kesehatan Dunia yaitu World Health Organization (WHO) menyatakan jenis sindrom pernafasan akut ini sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Menyusul pernyataan tersebut, banyak pemerintah telah memberlakukan pembatasan pada interaksi fisik warga negara, termasuk Indonesia, yang menempati peringkat ke-33 negara dengan kasus terkonfirmasi virus corona tertinggi di seluruh dunia (Coronavirus Update (Live), nd).

Menjelang Idul Fitri, pemerintah Indonesia khawatir masyarakat akan melakukan perjalanan kembali ke kampung halaman untuk melihat keluarganya sebagai tradisi mudik lebaran pada hari-hari suci ini rutin terjadi. Menurut World Population Review, Indonesia terdiri dari 87,20% Muslim, yang berarti pergerakan yang besar diprediksi akan terjadi dalam mudik tahunan. Ini dapat menyebabkan peningkatan tajam dalam jumlah kasus COVID-19 yang dikonfirmasi. Oleh karena itu, pada tanggal 23 April 2020 telah disahkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Pada Musim Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penularan COVID-19.

Namun, pembatasan sementara ini telah menimbulkan kekhawatiran publik karena beberapa orang berpendapat bahwa mereka harus kembali ke kampung halaman karena PHK karyawan yang baru-baru ini terjadi, dan beberapa lainnya mendukung keputusan pemerintah untuk membatasi perjalanan antarkota untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut. Hal ini menyebabkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan ambigu, yang menyatakan bahwa peraturan tersebut melarang “mudik”, tetapi tidak “pulang kampung”. Namun kedua kata tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang sama.

Bukan hanya itu, efektivitas kebijakan ini juga dipertanyakan karena banyak pihak yang terbukti melanggar aturan. Otoritas lokal telah menangkap beberapa dari mereka yang berusaha melakukan tindakan suap atau tindakan ilegal lainnya agar dapat melakukan perjalanan kembali dengan segala cara. Oleh karena itu, masalah efektivitas penerapan peraturan pemerintah ini akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini. Solusi yang mungkin, juga dinilai untuk memerangi dilema yang meningkat.

Penjelasan:

MAAF IYA TEMEN²PANJANG DIRANGKUM SAJA KALO BISA DAN PAHAM MAKSUD JAWABAN DIATAS