Jawaban:

Kurikulum 1994 adalah kurikulum nasional terakhir yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan dinyatakan berlaku secara nasional. Memang dimulai pada tahun 2000 Pemerintah Pusat sudah mengembangkan kurikulum baru untuk dinyatakan berlaku sebagai kurikulum 2004, sesuai dengan tradisi sepuluhtahunan. Kurikulum baru ini dikembangkan berdasarkan pendekatan kompetensi. Walau pun demikian, kurikulum 2004 menjadi permasalahan nasional yang krusial karena sebelum kurikulum ini diimplementasikan secara nasional perkembangan baru terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia.

Ketika Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bentuk ketatanegaran baru melalui amandemen UUD 1945 dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemerintahan Daerah maka pendidikan tidak lagi menjadi wewenang mutlak Pemerintah (Pusat). Melalui konsep desentralisasi dan ootonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) maka pendidikan menjadi urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Perkembangan baru ini diperkuat dengan diresmikannya Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menetapkan bahwa pengembangan kurikulum adalah wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah. Pemerintah (pusat) berkewajiban mengembangkan standar isi yang menjadi pedoman bagi pengembangan kurikulum di daerah.

Pada tahun 2003 ketika UU tersebut dinyatakan berlaku maka pengembangan kurikulum sudah seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuaan-ketentuan yang ditetapkan dalam UU nomor 20 tahun 2003 tersebut. Artinya, tidak ada lagi kurikulum nasional sebagaimana sebelumnya. Sejak tahun 2003 dunia pendidikan Indonesia telah membuka halaman baru dan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah adalah kurikulum yang secara khusus dikembangkan untuk sekolah di wilayah kabupaten atau kota dimana sekolah itu berada. Perubahan kekuasaan politik, terutama dalam sistem kekuasaan pemerintahan telah menempatkan pengembangan kurikulum dalam dua tingkat yang saling terkait yaitu tingkat nasional berupakan stándar dan tingkat sekolah berupa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Memang terjadi loncatan wewenang yang tidak garis lupus dengan kekuasaan pemerintahan karena Pemerintah (pusat) langsung ke lapisan “grass-root” yaitu sekolah tetapi hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan perubahan mendasar yang disebabkan oleh kekuasaan politik.

PENGEMBANGAN KURIKULUM 2004

Pada saat kini proses pengembangan kurikulum di Indonesia mengikuti kebijakan yang diundangkan dalam UU nomor 20 tahun 2003, PP nomor 19 tahun 2005 dan Permen nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, berdasarkan ketetapan tersebut maka pada saat sekarang proses pengembangan kurikulum di Indonesia mengikuti dua langkah besar yaitu proses pengembangan yang dilakukan di Pemerintah Pusat dan pengembangan yang dilakukan di setiap satuan pendidikan. Arah baru ini diharapkan dapat menjawab kepentingan bangsa masa kini dan masa yang akan datang. Kurikulum diharapkan dapat mengakomodasi dua kepentingan dengan baik, sinkron, dan tanpa konflik yaitu kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Penjelasan:

maaf kalo salah