Sikap pemerintah yang harus dimiliki dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi ketimpangan sosial di Indonesia adalah:

   Sikap pro-aktif: Pemerintah harus memiliki sikap pro-aktif dalam mengidentifikasi dan menangani masalah ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini termasuk dalam melakukan survei dan analisis terhadap masalah ketimpangan sosial dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasinya.

   Sikap inklusif: Pemerintah harus memiliki sikap inklusif dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Hal ini termasuk dalam memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berbeda-beda, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan.

   Sikap transparan dan akuntabel: Pemerintah harus memiliki sikap transparan dan akuntabel dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Hal ini termasuk dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai program pemberdayaan yang dilakukan, serta melakukan evaluasi dan laporan terkait dengan program tersebut.

   Sikap kolaboratif : Pemerintah harus memiliki sikap kolaboratif dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Hal ini termasuk dalam bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah daerah, dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial.

   Sikap partisipatif : Pemerintah harus memiliki sikap partisipatif dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Hal ini termasuk dalam memberikan kesempatan dan dukungan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan dan memperkuat kapasitas dan kemampuan masyarakat.