Komisi II Rencanakan Revisi 8 Undang-Undang Terkait Sistem PolitikKetua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut ada delapan undang-undang terkait sistem politik yang perlu disempurnakan demi meningkatkan kualitas sistem politik dan demokrasi di Indonesia. "Kami menilai sebetulnya harus ada tetap penyempurnaan terhadap undang-undang sistem politik, termasuk Undang-Undang Pemilu. Kami di Komisi II sejak awal sudah menyusun sebetulnya ada sekitar delapan undang-undang yang kami sudah rencanakan," kata Doli dalam diskusi publik yang digelar Formappi, Senin (30/8/2021).

Doli menuturkan, dua undang-undang pertama adalah Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan Unndang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Ia mengatakan, dalam proses revisinya, dua undang-undang tersebut didorong untuk digabung menjadi satu undang-undang saja, yakni Undang-Undang tentang Kepemiluan. "Kami menganggap sebaiknya dalam rangka proses penyempurnaan itu kita harus menetapkan pemilu kita ini hanya satu rezim saja, tidak seperti sekarang terdiri dari dua rezim, ada rezim pemilu dan ada rezim pemilihan," kata Doli. Doli melanjutkan, undang-undang lain yang perlu disempurnakan adalah Undang-Undang Partai Politik, lalu Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang rencananya akan diubah menjadi UU MD2 karena ketentuan soal DPRD akan diatur dalam undang-undang lain. Undang-undang kelima adalah Undang-Undang Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penguatan otonomi daerah serta kewenangan DPRD sedangkan yang keenam adalah Undang-Undang Pemerintahan Desa.

Pertanyaan:

Uraikanlah bagian-bagian dari suatu undang-undang beserta penjelasannya.