Indonesia menganut paham titik-titik (checks and balances) untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada seseorang atau suatu lembaga sehingga menimbulkan kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Paham titik-titik merupakan salah satu prinsip dasar dari demokrasi yang mengatur tentang bagaimana kekuasaan harus diimbangi dan dipertahankan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, paham titik-titik diwujudkan melalui sistem ketatanegaraan yang berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi dan perlembagaan.

Sistem ketatanegaraan Indonesia terdiri dari tiga lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain, yaitu lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), lembaga eksekutif (Kementerian-Kementerian), dan lembaga yudikatif (Mahkamah Agung). Masing-masing lembaga negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang terpisah dan saling mengimbangi, sehingga tidak ada lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang absolut atau tidak terbatas.

Dengan demikian, sistem ketatanegaraan Indonesia berupaya untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada seseorang atau suatu lembaga sehingga menimbulkan kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menjaga kedaulatan hukum dan keadilan sosial di Indonesia.