Jawaban:

Aspek-aspek yang dapat menyebabkan kemungkinan keadaan birokrasi tertutup atau terbuka dikaitkan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Budaya Organisasi:

  Budaya organisasi memainkan peran penting dalam menentukan apakah birokrasi akan cenderung tertutup atau terbuka. Budaya organisasi yang tertutup cenderung didasarkan pada hierarki yang kuat, kepatuhan yang kaku terhadap aturan, dan kurangnya transparansi. Budaya ini mungkin muncul ketika birokrasi mengedepankan kepentingan internal dan menjaga kontrol dan kekuasaan.

  Di sisi lain, budaya organisasi yang terbuka cenderung didasarkan pada komunikasi yang terbuka, partisipasi, dan kolaborasi. Budaya ini mungkin muncul ketika birokrasi mendorong partisipasi publik, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Faktor-faktor seperti sistem reward dan pengakuan terhadap inovasi juga dapat mempengaruhi budaya organisasi.

2. Tata Kelola dan Kebijakan Publik:

  Tata kelola dan kebijakan publik yang baik sangat berpengaruh terhadap keadaan birokrasi tertutup atau terbuka. Jika tata kelola yang baik dan kebijakan publik yang transparan dan akuntabel diterapkan, birokrasi cenderung menjadi lebih terbuka. Ini melibatkan adanya mekanisme pengawasan yang kuat, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi publik yang lebih besar, dan penegakan hukum yang efektif.

  Namun, jika tata kelola yang buruk atau kebijakan publik yang ambigu atau diskriminatif diterapkan, birokrasi cenderung tertutup. Hal ini dapat terjadi ketika korupsi, nepotisme, atau patronase dalam praktik birokrasi dibiarkan tidak terkendali. Jika kebijakan dan regulasi tidak jelas atau rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, maka birokrasi dapat menjadi tertutup dan kurang akuntabel.

3. Keterbukaan dan Partisipasi Publik:

  Tingkat keterbukaan dan partisipasi publik juga memengaruhi keadaan birokrasi. Jika terdapat ruang yang luas bagi partisipasi publik, dialog yang terbuka antara birokrasi dan masyarakat sipil, serta akses yang mudah terhadap informasi publik, maka birokrasi cenderung lebih terbuka. Partisipasi publik yang aktif dapat menghasilkan umpan balik yang berharga bagi birokrasi dan mendorong mereka untuk bertindak secara akuntabel.