- Bentuk Pemerintahan Indonesia

Bentuk negara: Republik Presidensial

Ibukota: Jakarta

Kepala negara: Presiden

Kepala pemerintahan: Presiden

Bentuk negara: Kesatuan (Desentralis)

Berdasarkan konstitusinya, Indonesia merupakan negara kesatuan, tetapi ada pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ada 6 urusan wajib pemerintah pusat, yakni Pertahanan, Keamanan, Politik Luar Negeri, Moneter, Agama, dan Pendidikan.

Sistem pemerintahan: Presidensil

Sistem presidensil di Indonesia secara formal dan substansial bervariasi dalam periode kepolitikannya. Saat ini, sistem presidensil di Indonesia dijalankan dengan cara pemilu (pemilihan presiden dan wakil presiden yang sepaket). Presiden menjabat sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan

- Bentuk Pemerintahan Filipina

Bentuk negara: Republik Presidensial

Ibukota: Manila

Kepala negara: Presiden

Kepala pemerintahan: Presiden

Bentuk negara: Kesatuan

Meskipun disebut sebagai negara kesatuan, tetapi nyatanya konstitusi Filipina menyebut eksistensi dua region otonom, yakni region otonomi Muslim di Mindanao dan Cordillera yang memiliki kekuasaan legislatif tertentu.

Sistem pemerintahan: Presidensil

Presiden menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dan dipilih untuk jabatan 6 tahun. Sementara untuk wakil presiden dipilih secara langsung dan terpisah dari pemilihan presiden.

- Bentuk Pemerintahan Thailand

Bentuk negara: Monarki Konstitusional

Ibukota: Bangkok

Kepala negara: Raja

Kepala pemerintahan: Perdana Menteri

Bentuk negara: Kesatuan

Negara Thailand dibagi ke dalam 76 provinsi yang disebut changwat. Setiap provinsi atau changwat ini dipimpin oleh gubernur yang diangkat oleh Mendagri (kecuali gubernur Bangkok yang dipilih rakyat).

Sistem pemerintahan: Parlementer

Raja sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan

- bentuk pemerintahan laos

Sistem pemerintahan Laos adalah kabinet parlementer

dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh National Assembly (NA) untuk masa bakti 5 tahun.