Jawaban:

1. Pada proses penyusunan perda sangat minim partisipasi publik sehingga berdampak pada ketidakefektifan implementasi perda.

2. Permasalahan pada aspek yuridis, substansi, prinsip dan nilai tambah dari konten atau muatan perda-perda tersebut. Hal tersebut sangat tampak dari perda-perda yang kontradiktif atau bertentangan dengan regulasi pemerintah pusat atau peraturan diatasnya.

3. Perda-perda bermasalah tersebut telah menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi daerah dan bahkan implikasi perda bermasalah justru dijadikan instrumen politik demi keuntungan pribadi atau kelompok, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam dunia usaha.

4. Penanganan perda bermasalah oleh kemendagri belum optimal karena belum ada regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat untuk me-review rancangan perda.

5. Persoalan regulatory delivery yakni kurang harmonisnya lingkungan pengambil kebijakan seringkali membuat rumusan perda tidak komprehensif dan tidak menyasar kepada kebutuhan masyarakat di daerah. Ketidakharmonisan tersebut biasa terjadi karena adanya konflik kepentingan antara legislatif dan eksekutif.