Jawaban:

1. Pembangunan infrastruktur baik fisik (seperti jalan raya, listrik danfasilitas komunikasi, dan pelabuhan) dan non-fisik (sepertibank/lembaga pendanaan, pusat informasi, lembagapendidikan/pelatihan, litbang/lab), mulai di tingkat desa,

Background image

kecamatan, kabupaten hingga di tingkat provinsi.2. Pemberdayaan kembali semua sentra-sentra UMKM yang sempatdikembangkan dengan dukungan pemerintah pada era Orde Baru,namun terlantarkan sejak mulainya era reformasi. Khususnya UnitPelayanan Teknis (UPT) di sentra-sentra yang ada perlu diremajakandengan antara lain menggantikan mesin-mesin dan alat-alatpengujian/lab yang sudah usang dengan yang baru.3. Walaupun bantuan pendanaan memang penting, namun sudahsaatnya penekanan dari kebijakan atau program-program pemerintahuntuk membantu perkembangan UMKM lebih pada peningkatanpendidikan pengusaha dan pekerja, pengembanganteknologi, danpeningkatan kemampuan inovasi. Selain itu, UMKM baik yang hanyamelayani pasar domestik maupun yang menjual produk-produknya kepasar luar negeri perlu dibantu sepenuhnya (misalnya denganpenyediaan lab. untuk pengujian kualitas barag) agarbisa mendapatkanlabel Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan kualitasproduk dan berarti juga daya saing UMKM.Untuk maksud ini, perluadanya intensif agar terjalin kerjasama yang erat antara UMKM setempatdengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan/pelatihan dan litbangsetempat sehingga terjadi peralihan teknologi dan pengetahuan keUMKM.4. Perlu diupayakan peningkatan keterkaitan produksi lewat misalnyasubcontracting antara UMKM dan UB, termasuk PMA. Berdasarkan fakabahwa sulit mendapatkan UMKM lokal yang siap sebagai pemasok bagiUB/PMA karena keterbatasan teknologi dan pengetahuan, maka untukmencapai tujuan ini, pemerintah bersama-sama dengan pihak swastaseperti Kadin, asosiasi bisnis, himpunan pengusaha, dan universitas harussepenuhnya membantu UMKM dalam meningkatkan kemampuanmereka sebagai pemasok yang kompetitif