Jawaban:

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Sukarno kemudian membuat beberapa gebrakan. Salah satunya produk hukum yang diberi nama penetapan presiden (penpres).

Penpres ini merupakan keputusan presiden yang oleh presiden sendiri secara sepihak memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang. Penpres tersebut dibuat presiden tanpa persetujuan DPR.

Berikut contoh penpres yang dikeluarkan Presiden Sukarno, yaitu:

• Penpres No 2 tahun 1959 untuk membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).
• Penpres No 7 tahun 1959 untuk membubarkan beberapa partai politik.
• Penpres No 1 tahun 1960 untuk menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
• Penpres No 3 tahun 1960 untuk membubarkan DPR hasil pemilu 1955.
• Penpres No 4 tahun 1960 untuk membentuk DPR-GR (Gotong Royong) sebagai pengganti DPR yang dibubarkan.

Dengan kondisi itu presiden sudah melakukan penyimpangan terlalu jauh terhadap UUD 1945 dan dianggap sudah bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan.