Awal karir

Dalam buku Soemitro Djojohadikusumo: Jejak Perlawanan Begawan Pejuang (2000) karya Hendra Esmara dan Heru Cahyono, kepiawaian diplomasi Soemitro Djojohadikusumo berasal dari pengalamannya berkuliah di Belanda.

Selama berkuliah di Nederlandse Economische Hogeschool, Soemitro Djojohadikusumo mengasah pemikiran dan anlisisnya hingga mampu mengkritisi perkembangan politik dunia internasional.

Soemitro Djojohadikusumo juga pernah melakukan pergerakan bawah tanah untuk menentang dominasi NAZI Jerman di Eropa.

Kembali ke Indonesia

Pada tahun 1946, Soemitro Djojohadikusumo mendengar kabar adanya konflik bersenjata antara Belanda dan Indonesia.

Mendengar kabar tersebut, Soemitro Djojohadikusumo bertekad kembali ke Indonesia untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia.Soemitro Djojohadikusumo tiba di Indonesia pada awal tahun 1947. Setibanya di Indonesia, ia diangkat sebagai staf Perdana Menteri Sutan Sjahrir.Sidang Dewan Keamanan PBB

Dalam buku Sejarah Diplomasi Indonesia (2008) karya Irawan, pada 14 Agustus 1947, Soemitro Djojohadikusumo ditunjuk sebagai salah satu delegasi Indonesia dalam Sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, New York.

Dalam sidang tersebut, Soemitro Djojohadikusumo hadir bersama Sutan Sjahrir, Agus Salim, Charles Tambu dan Soedjatmoko.

Mereka bersama-sama menghimpun simpati dari negara-negara Internasional untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, tim diplomat Indonesia juga mengungkapkan bahwa Indonesia bersedia menyelesaikan konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda dengan cara-cara damai.

Pada akhirnya, Sidang Dewan Keamanan PBB menghasilkan sebuah resolusi untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia dan Belanda dengan damai melalui badan arbitrase.

Tuntutan Soemitro Djojohadikusumo

Soemitro Djojohadikusumo menanggapi resolusi Dewan Keamanan PBB dengan mengajukan beberapa usulan cemerlang.

Ia mengusulkan pembentukan sebuah komisi pengawasan perdamaian yang bertugas untuk menjamin perdamaian antara Indonesia dan Belanda terkait penyelesaian masalah kedua negara.

Selain itu, Soemitro Djojohadikusumo juga menuntut Dewan Keamanan PBB untuk memerintahkan penarikan kekuatan militer Belanda di Indonesia.

Tuntutan tersebut mendapat dukungan dari mayoritas peserta sidang seperti, Amerika Serikat, Australia, Brazil, Kolombia, Polandia, Ukraina dan negara-negara Timur Tengah.

Namun pada perkembangannya, Perancis menggunakan hak veto-nya untuk membatalkan tuntutan dari Soemitro Djojohadikusumo. Perancis menganggap bahwa tuntutan tersebut hanya akan menguntungkan pihak Indonesia.