Johannes van Den Bosch yang di utus sebagai gubernur jenderal baru di Hindia Belanda menerapkan beberapa kebijakan baru di Hindia Belanda salah satunya adalah dengan menghapus sistem sewa tanah era Raffles dan menerapkan apa yang disebut cultuurstelsel. Secara harfiah, cultuurstelsel berarti sistem budi daya. Oleh bangsa Indonesia, sistem ini sering disebut tanam paksa karena dalam praktiknya rakyat diperas tenaganya dipaksa untuk menanam tanaman-tanaman ekspor yang hasilnya dijual kepada Belanda. Selain itu tanah pertanian milik rakyat digunakan seluruhnya untuk ditanami tanaman paksa/wajib, hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda seluruhnya, tanah yang di gunakan untuk tanaman paksa/ wajib itu tetap dikenai, pajak dan warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahu penuh di lahan pertanian. Selain penerapannya yang menyimpang dari gagasan awal, kaum tani di paksa berjalan berkilo-kilomeyer dari desa mereka ke tempat perkebunan kopi. Terkadang mereka harus meninggalkan desa selama berbulan-bulan dan hidup di tempat penampungan sementara dekat area perkebunan kopi. Sistem tanam paksa ini menuai kritik dari bebergai pihak, termasuk dari orang-orang Belanda sendiri. Salah seorang pengkritik terkenal sistem tanam paksa adalah seorang mantan asisten residen di Lebak Banten yang bernama Eduard Douwes Dekker. Kritikannya ditulis dalam buku yang berjudul Max Havelaar dengan menggunakan nama samaran Multatuli. Buku ini mengisahkan masyarakat petani yang menderita karena kebijakan sewenang-wenang Belanda. Sistem ini kemudian di hapus pada tahun 1870 setelah dikeluarkannya Sistem usaha swasta yang di dalamnya terdapat Undang-undan Agraria dan Undang-undang gula. Tujuan di keluarkannya undang-undang Agraria adalah untuk melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing.

Berdasarkan penjelasan di atas maka jawabannya adalah tanam paksa bertujuan untuk mengisi kekosongan kas negara Belanda, sedangkan sistem usaha swasta untuk melindungi hak milik petani.