Jawaban:

• Dibubarkannya Partai Komunis Indonesia dan semua organisasi – organisasi pendukungnya yang berbasis di masyarakat dan di dalam kabinet pemerintahan yang diperkuat melalui surat Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS no. 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 sebagai realisasi dari Tiga Tuntutan Rakyat atau Tritura.
• Memperbaharui kabinet Dwikora dengan mengamankan 15 orang menteri yang dinilai terkait dengan gerakan 30 September 1965 melalui Keputusan Presiden no.5 tanggal 18 Maret 1966. Juga membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPRGR dari para tersangka G30S PKI.
• Mengembalikan peran dan kedudukan MPRS yaitu diatas Presiden agar sesuai dengan UUD 1945. Soeharto juga melakukan kebijakan orde baru dengan memisahkan jabatan pimpinan DPRGR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPRGR tidak diberi kedudukan sebagai menteri lagi.
• Pelaksanaan pemilihan umum yang lebih sederhana pertama kali pada masa orde baru di tahun 1971 dengan penyederhanaan partai politik dari sejumlah 10 partai menjadi tiga partai saja berdasarkan kesamaan program partai. Partai politik pada masa orde baru yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) terdiri dari partai – partai nasionalis dan Kristen, lalu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari partai – partai Islam. Ketiga partai ini sangat dibatasi aktivitas politiknya termasuk pada masa kampanye singkat di masa pemilu.
• Militer diberikan hak secara resmi untuk ikut berperan dalam pemerintahan dengan istilah Dwifungsi ABRI.
• Diwajibkannya pendidikan dan penataran P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila untuk seluruh lapisan masyarakat dan memberlakukan Asas Tunggal Pancasila untuk partai – partai politik dan organisasi kemasyarakatan.
• Irian Barat dan Timor Timur bergabung dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia walaupun tidak dengan usaha yang mulus.
• Indonesia menjadi pelopor dalam pendirian ASEAN dan juga melakukan beberapa kebijakan politik luar negeri seperti mengakui negara Singapura, memperbaiki hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1967.

Semoga Membantu