Jawaban dan Penjelasan:

Sebenarnya, Bung Hatta sempat menjadi pemimpin Indonesia, atau lebih tepatnya Kepala Pemerintahan. Beliau secara de-facto menjadi penguasa Indonesia setelah Amir Sjafruddin mengundurkan diri hingga Yogyakarta dikuasai oleh Belanda.

Di masa pemerintahan beliau yang cukup singkat, kebijakan beliau antara lain:

melakukan penataan (reorganisasi dan rasionalisasi) tentara, walau dirintis oleh Amir Sjafruddin tetapi di masa beliau lah yang paling terasa dampaknya

membujuk negara bentukan Belanda untuk menjadi pro-Indonesia

Dengan asumsi bahwa seandainya beliau terpilih maka pemikiran beliau yang tidak populer di masanya bisa diterima oleh parlemen, maka sejarah Indonesia mungkin akan berubah seperti berikut:

Papua tetap berada di tangan Belanda, menjadi negara sendiri di bawah persemakmuran Republik Indonesia Serikat;

Mosi Integrasi Natsir tidak diterima, Indonesia tetap berbentuk Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan tetap ada tetapi tidak akan pernah menyebabkan negara bagian yang memberontak menjadi Daerah Operasi Militer.

Dwifungsi ABRI tidak akan pernah terjadi. Kedudukan militer di Indonesia tidak akan sekuat sekarang;

Indonesia tidak akan pernah keluar dari PBB dan Ganefo tidak akan terjadi. Gelora Bung Karno tidak akan ada, begitu juga patung-patung yang selama ini menjadi ciri khas Jakarta seperti Patung Pemuda, Patung Dirgantara, Patung Pembebasan Irian di Lapangan Banteng;

Konferensi Asia Afrika tetap akan terjadi (biar bagaimanapun, jejaring Ali Sastroamidjojo adalah jejaring yang sama dengan Hatta karena mereka berdua sama-sama dari Perhimpunan Indonesia di Belanda) namun Hatta mungkin akan lebih memfokuskan pada kerja sama ekonomi;

Konfrontasi Malaysia tidak akan pernah terjadi karena Hatta sebenarnya menyetujui pembentukan Malaysia. (One Indonesian View of the Malaysia Issue )

Pada satu titik, Partai Komunis Indonesia akan tetap dibubarkan mengingat strategi konfrontasi mereka yang cukup sering. Namun berbeda dengan orde baru, akan tetap ada pengadilan yang terbuka, tidak ada pembantaian massal, dan tidak ada demonisasi (mitos-mitos men-setan-kan) PKI. Beberapa konsep PKI akan dipakai oleh partai-partai saingannya untuk membujuk rakyat tanpa takut dicap sebagai “titisan hantu PKI”

Hatta bertentangan pendapat dengan Mao Zedong namun begitu beberapa ide beliau tentang desa mirip dengan TVE (Town Village Enterprise) yang merebak di masa Deng Xiaoping. Ada kemungkinan begitu Ketua Mao wafat, hubungan Indonesia dengan RRT akan lebih erat dibandingkan yang pernah kita miliki di masa Pak Harto. Dalam sejarah, pascapensiun, Bung Hatta pernah mengunjungi RRT atas undangan Zhou Enlai;

Pancasila tidak akan pernah jadi ideologi tunggal melainkan disepakati sebagai titik temu. Tidak akan ada P4, BP7, atau bahkan pelajaran tentang butir-butir pancasila. Masjumi akan tetap ada dan jauh lebih keras dibandingkan PPP apalagi PKB. Sementara itu, walau NU ada dan menjadi partai sendiri. Sementara itu pasca pensiun, Bung Hatta mungkin akan mendirikan partai Islam yang ia inginkan, Partai Demokrasi Islam (dalam sejarah tidak diperbolehkan Soeharto) di mana ia bukan capres ataupun ketua umumnya;

Oligarki tetap akan terbentuk tetapi tidak sekuat seperti sekarang karena Demokrasi Terpimpin tetap ada. Tanpa pernah munculnya diktatorisme Soekarno, maka generasi-generasi penegak hukum seperti Hoegeng (Kepolisian) maupun R Soeprapto (Jaksa) akan tumbuh untuk membatasi oligarki. Sekedar catatan, Jaksa Soeprapto diberhentikan Bung Karno karena mbalelo. Dengan kata lain, walau tetap ada korupsi, tetapi kadarnya tidak setinggi masa sekarang sehingga KPK tidak perlu ada;

LBH Jakarta dan YLBHI mungkin tak pernah terbentuk karena pendidikan cukup merata dan sebagai gantinya, pekerjaan mereka diambil alih oleh partai politik yang cukup aktif dalam mengajarkan rakyat hak-hak politik dan ekonomi mereka. Ya, seperti yang kusebutkan di atas, partai-partai politik lain akan terinspirasi oleh PKI dan mencuri ide-ide mereka untuk merebut massa, bukannya mengandalkan selebritas;

Karena Bung Hatta tidak menyukai tanah sebagai aset, akan ada pembatasan kepemilikan tanah yang cukup ketat. Dengan demikian, hutan-hutan di pulau-pulau pinggir akan lebih banyak daripada yang kita miliki sekarang karena tidak semudah itu mengakui tanah apalagi hutan