Jawaban:

ingin menegakkan demokrasi yang sebenarnya

Penjelasan:

Timor Timur pernah menjadi bagian dari wilayah NKRI, tepatnya provinsi ke-27 yang terhitung sejak 17 Juli 1976 sampai dengan 30 Agustus 1999. Meski demikian, dalam perkembangannya ketika menjadi bagian dari wilayah Indonesia, Timor Timur yang sejatinya tidak memiliki sejarah yang sama dalam arti bukan merupakan bekas jajahan Hindia Belanda. Lebih dari sekitar 200.000 orang atau seperempat populasi penduduk tewas akibat pertempuran ketika pendudukan Indonesia dikarenakan arti konflik sosial terjadi antara kubu pro kemerdekaan dan pro integrasi yang bersitegang di sana dengan disertai kelaparan, penyakit. Walaupun demikian. pembangunan terhadap provinsi muda itu tetap dilangsungkan.

Melihat situasi seperti itu, Presiden Habibie yang meneruskan pemerintahan selepas Suharto, mendapat tekanan dan surat terutama yang dikirim oleh Perdana Menteri Australia, John Howard, pada tanggal 19 Desember 1999. Isinya adalah agar Republik Indonesia meninjau kembali status dan hak penentuan nasib rakyat Timor Timur sebagai wujud demokrasi yang sesungguhnya terhadap keinginan rakyat di sana yang sejatinya memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia.

Dalam sidang kabinet 25 Januari 1999, Presiden Habibie mengutarakan bagaimana jika diadakan jajak pendapat terkait Timor Timur yang ketika itu masih belum cukup bersatu dengan Indonesia. Diadakannya jajak pendapat ini merupakan usaha Presiden Habibie dalam menegakkan demokrasi. Meski sempat menuai pro kontra dalam kabinet, jajak pendapat terkait status Timor Timur dilaksanakan pada 30 Agustus 1999, dengan hasil yang diumumkan PBB: dari sekitar 450.000 pemilih, 76,5 persen memilih untuk menolak otonomi (berpisah dengan Indonesia), 21 persen memilih otonomi (bergabung dengan Indonesia), dan 1,8 persen suara tidak sah. Sejak saat itulah Timor Timur tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia.