Penjelasan:

Salah satu dampak pelaksanaan sistem sentralisasi dalam pemerintahan Orde Baru adalah terpusatnya kekuasaan di tangan pemerintah pusat, sehingga daerah-daerah cenderung kehilangan otonomi dan kemandirian dalam pengambilan keputusan. Kebijakan sentralisasi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, mengurangi korupsi dan birokrasi, serta memperkuat integrasi nasional.

Namun, dampak dari kebijakan sentralisasi ini adalah merugikan daerah-daerah yang kurang berkembang dan belum siap secara infrastruktur dan sumber daya manusia. Pusat kekuasaan yang terlalu kuat membuat pemerintah pusat cenderung mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah, sehingga terjadi ketidakadilan dalam pembangunan dan distribusi kebijakan publik. Selain itu, kebijakan sentralisasi juga dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial antara daerah-daerah yang sudah maju dengan daerah-daerah yang tertinggal.

Selain itu, kebijakan sentralisasi juga menyebabkan tumpang tindihnya tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga terjadi kesulitan dalam koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah. Hal ini juga dapat memperlambat proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan sistem sentralisasi dalam pemerintahan Orde Baru memiliki dampak positif dan negatif. Sementara kebijakan sentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, juga dapat menimbulkan ketidakadilan, kesenjangan, dan kesulitan dalam koordinasi antar instansi pemerintah.