Penjelasan:

Situasi PolitIk Demokrasi Liberal

Sejak 17 Agustus 1950, Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer. Di mana pemerintahan sehari-hari dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Sejak tahun 1950-1959 sudah ada sekitar 7 perdana menteri yang hampir setiap tahun berganti karena berbagai persoalan. Sebut saja, Natsir, Ali Sastroamijoyo, hingga Djuanda. Selain itu, sesuai hasil pemilu 1955, dibentuklah Dewan Konstituante. Dewan Konstituante hampir merampungkan tugasnya membuat UUD baru, namun mereka terpecah

ketika menentukan dasar negara yang akan dicantumkan di UUD tersebut. Terdapat 3 arus besar dasar negara dalam Konstituante yaitu pendukung dasar negara Islam, Pancasila dan Sosial Ekonomi, akhirnya lembaga ini tidak pernah mencapai kesepakatan tentang dasar negara tersebut.

Melihat situasi politik yang sangat tidak stabil inilah, Soekarno menawarkan sebuah konsepsi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Intinya konsepsi Soekarno ini menginginkan sistem demokrasi liberal perlu diganti dengan sistem demokrasi terpimpin, sederhananya demokrasi yang memungkinan partisipasi aktif dari masyarakat lewat partai politik harus “dipimpin” dan diatur oleh negara. Hal ini tentu mendapat penentangan dari tokoh-tokoh politik. Namun tampaknya militer mendukung ide Soekarno ini.

Situasi politik pada akhir Demokrasi Liberal (1959) yang semakin tidak menentu, ditambah pemberontakan dewan militer di daerah (PRRI/Permesta) membuat Soekarno mengeluarkan sebuah Dekrit pada tanggal 5 juli 1959 yang isinya :

Pembubaran Konstituante

Tidak berlakunya UUD 1950 (Sementara) dan berlakunya kembali UUD 1945.

Pembentukan MPRS dan DPAS