Perubahan kebijakan pemerintah dari sistem daftar terbuka (open list system) menjadi sistem daftar tertutup (closed list system) dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut beberapa hal yang mungkin menjadi latar belakang perubahan kebijakan tersebut:

1. Tujuan Peningkatan Stabilitas Politik: Pemerintah mungkin berpendapat bahwa sistem daftar tertutup dapat membantu menciptakan stabilitas politik yang lebih besar. Dalam sistem daftar tertutup, partai politik memiliki kontrol yang lebih besar dalam menentukan urutan kandidat yang terpilih, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadi perselisihan internal dan ketidakstabilan dalam partai politik.
2. Meningkatkan Efisiensi Pemilihan: Sistem daftar tertutup dapat dianggap lebih efisien karena pemilih hanya perlu memilih partai politik, sedangkan partai politiklah yang menentukan urutan kandidat. Hal ini dapat mengurangi kompleksitas dan waktu yang dibutuhkan dalam pemilihan serta memudahkan proses perhitungan suara.
3. Mencegah Praktik Korupsi: Sistem daftar tertutup mungkin dipilih untuk mengurangi risiko praktik korupsi atau perdagangan suara. Dalam sistem daftar terbuka, kandidat yang lebih populer atau kaya sering kali mendapatkan dukungan yang lebih besar, dan ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan atau praktik korupsi. Dengan membatasi pilihan kandidat oleh partai politik, diharapkan dapat mengurangi potensi pelanggaran tersebut.
4. Kontrol Partai Politik: Sistem daftar tertutup memberikan partai politik lebih banyak kontrol atas kandidat yang terpilih. Partai politik dapat secara langsung menentukan siapa yang akan menjadi perwakilan mereka dalam pemilihan. Hal ini dapat membantu partai politik dalam membangun struktur partai yang lebih kuat dan menjaga kekompakan internal.
5. Pertimbangan Praktis: Perubahan kebijakan tersebut juga dapat dipicu oleh pertimbangan praktis, seperti kebutuhan untuk mempercepat proses pemilihan, mengurangi biaya, atau menyederhanakan sistem pemilihan.

Dalam setiap negara atau konteks politik, alasan dan latar belakang perubahan kebijakan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor lokal, tuntutan politik, dan aspirasi pemerintah yang sedang berkuasa.