Jawaban:

Demokrasi terpimpin adalah bentuk pemerintahan yang dianut di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno dari tahun 1959 hingga 1966. Pada sistem ini, Soekarno yang menjabat sebagai Presiden Indonesia pada saat itu memiliki kekuasaan yang sangat besar dan menempatkan dirinya sebagai pemimpin tertinggi dalam negara.

Dalam pelaksanaannya, demokrasi terpimpin mengandalkan konsep "gotong royong" dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan program pemerintah. Keputusan-keputusan penting diambil melalui Musyawarah Nasional Indonesia (MUNAS), yang terdiri dari berbagai organisasi dan partai politik yang ada pada saat itu.

Namun, meskipun MUNAS terdiri dari berbagai partai politik, pada kenyataannya partai politik hanya menjadi alat untuk menyampaikan ideologi dan pandangan politik kepada rakyat. Kekuasaan tetap berada di tangan Presiden Soekarno dan elite politik yang dekat dengannya.

Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang menonjol. Di antaranya adalah:

1. Kebijakan Nasionalisasi: Pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap beberapa perusahaan asing dan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki hak monopoli dalam beberapa sektor industri.

2. Kebijakan Konfrontasi: Pemerintah Indonesia berkonfrontasi dengan negara tetangga, khususnya Malaysia, sebagai upaya untuk membela hak-hak Indonesia yang dianggap dirampas oleh negara tersebut.

3. Kebijakan Pembangunan Nasional: Pemerintah menekankan pada pembangunan nasional dan mengarahkan seluruh kegiatan perekonomian Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut.

Meskipun demokrasi terpimpin dianggap berhasil dalam menumbuhkan nasionalisme dan semangat gotong royong di Indonesia pada masa itu, namun sistem ini juga dinilai sangat otoriter dan merugikan hak-hak warga negara dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Setelah terjadi berbagai gejolak politik dan ekonomi, pada akhirnya sistem ini digantikan oleh demokrasi liberal yang memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi rakyat dalam kehidupan politik dan pemerintahan.