Jawaban:

Pada awalnya, peran MPP PBB terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di lapangan, untuk memberikan ruang bagi usaha-usaha politik dalam menyelesaikan konflik. Dengan berakhirnya Perang Dingin, konteks penggelaran MPP PBB berubah dari misi "tradisional" yang mengedepankan tugas-tugas militer menjadi misi yang lebih "multidimensional". Perubahan ini terjadi baik dari segi mandat maupun komposisi personel (semakin melibatkan komponen polisi dan sipil), dalam rangka mengimplementasikan perjanjian damai secara komprehensif dan membantu meletakkan dasar-dasar bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

Sifat dari konflik yang harus dihadapi oleh MPP PBB juga mengalami perubahan. Sebelumnya, mayoritas MPP PBB dihadapkan pada konflik antar negara, namun saat ini MPP PBB dituntut untuk dapat diterjunkan pada berbagai konflik internal dan perang saudara. MPP PBB juga dihadapkan pada realita semakin meningkatnya konflik yang bersifat asimetris, ancaman kelompok bersenjata, terorisme dan radikalisme, serta penyakit menular.

Penjelasan:

Komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan amanat dari alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Komitmen ini senantiasa diwujudkan melalui partisipasi dan kontribusi aktif Indonesia di dalam MPP PBB.

Dalam konteks internasional, partisipasi tersebut merupakan indikator penting dan konkrit dari peran suatu negara dalam memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sedangkan dalam konteks nasional, keterlibatan tersebut merupakan sarana peningkatan profesionalisme individu dan organisasi yang terlibat secara langsung dalam penggelaran operasi internasional.