Jawaban:

1. Pelanggaran HAM: Pemerintah Orde Baru seringkali dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) melalui berbagai tindakan represif, seperti penangkapan dan penganiayaan terhadap aktivis politik, kebebasan berekspresi, dan penganiayaan terhadap kelompok etnis tertentu.

2. Pengabaian hak konstitusional: Pemerintah Orde Baru seringkali mengabaikan hak konstitusional rakyat, seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas pemilihan bebas dan adil, serta hak atas hakim yang independen.

3. Otoritarianisme: Pemerintah Orde Baru seringkali menggunakan kekuasaan dan otoritasnya untuk mengendalikan media, memberangus oposisi politik, dan mengambil keputusan yang seharusnya merupakan hak prerogatif rakyat.

4. Korupsi dan nepotisme: Pemerintah Orde Baru seringkali dianggap korup dan melakukan nepotisme dalam pemberian jabatan, kontrak proyek, dan penggunaan dana negara.

5. Pelanggaran konstitusional: Pemerintah Orde Baru seringkali melakukan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan hukum positif, seperti pengambilalihan militer terhadap kekuasaan sipil, pengadilan yang tidak adil, serta kebijakan ekonomi yang tidak efektif dan merugikan rakyat.