Legislatif di Thailand dan Malaysia memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara legislasi kedua negara tersebut:

1. Sistem Parlemen: Malaysia memiliki sistem parlementer berdasarkan sistem Westminster dengan seorang raja sebagai kepala negara yang bersifat seremonial. Di Malaysia, terdapat Parlemen yang terdiri dari dua majelis yaitu Dewan Rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Dewan Negara (Dewan Negara). Sementara itu, Thailand memiliki sistem monarki konstitusional dengan seorang raja sebagai kepala negara. Di Thailand, terdapat Parlemen yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (Dewan Legislatif Nasional) dan Dewan Negara (Dewan Legislatif Kerajaan).

2. Struktur Legislatif: Di Malaysia, Dewan Rakyat adalah lembaga legislatif yang lebih dominan, dengan anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Negara memiliki peran lebih terbatas, dengan anggotanya diangkat oleh Raja Malaysia berdasarkan rekomendasi dari pemerintah. Di Thailand, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki peran utama dalam proses legislatif, sedangkan Dewan Negara berperan sebagai lembaga konsultatif.

3. Jumlah Anggota: Dewan Rakyat Malaysia terdiri dari 222 anggota, sementara Dewan Negara Malaysia memiliki 70 anggota. Di Thailand, Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari 500 anggota, sedangkan Dewan Negara memiliki 250 anggota.

4. Partai Politik: Di Malaysia, sistem partai politik cenderung didominasi oleh koalisi partai-partai besar seperti Barisan Nasional atau Pakatan Harapan. Di Thailand, sistem partai politik lebih cair dengan munculnya berbagai partai politik yang memainkan peran penting dalam pembentukan pemerintahan.

5. Undang-Undang: Di Malaysia, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum Islam diatur oleh undang-undang federal yang mencakup seluruh negara. Di Thailand, sistem hukum terdiri dari undang-undang federal dan undang-undang yang berlaku di tingkat provinsi.

Harap dicatat bahwa ini adalah perbedaan umum dan bukan daftar yang lengkap. Terdapat banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi sistem legislatif di kedua negara tersebut.