Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada era 1960-an hingga 1990-an berusaha untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan penyeragaman ideologi Pancasila. Penyeragaman ideologi ini dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah:

1. Menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang diakui dan dianut oleh seluruh warga negara Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Trisakti, dan Pembukaan UUD 1945.
2. Menempatkan Pancasila sebagai dasar pemikiran dan tindakan dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Misalnya, dalam bidang politik, pemerintah mengharuskan semua partai politik dan organisasi masyarakat untuk mengakui Pancasila sebagai dasar ideologisnya.
3. Mengendalikan media massa dan pendidikan untuk menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila secara luas dan massif. Pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap media massa dan kurikulum pendidikan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dipromosikan dengan benar.
4. Menghindari dan mengatasi ancaman yang dapat merusak ideologi Pancasila. Pemerintah melakukan berbagai tindakan untuk menangani gerakan-gerakan yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, seperti gerakan separatis, radikalisme, dan komunisme.

Namun, upaya penyeragaman ideologi Pancasila oleh pemerintahan Orde Baru juga menimbulkan kritik dan kontroversi. Beberapa pihak menilai bahwa penyeragaman ini justru menghambat kebebasan berpikir dan berpendapat serta mengabaikan keragaman budaya dan agama di Indonesia.