Perjanjian Bongaya membuat Belanda menjadi memiliki wilayah kekuasaan di Sulawesi Selatan, terutama di sekitar daerah Makassar. Belanda kuatir Indonesia akan jatuh ke bangsa Eropa lainnya, mereka pun berusaha untuk menyatukan kekuasaan di Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1824, Gubernur Jenderal van der Capellen bergegas menuju Makassar untuk memperbarui Perjanjian Bongaya. Ia berpendapat bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak sesuai dengan sistem imperialisme pemerintahan Belanda.

Kerajaan Bone pada saat itu tidak setuju dan menentang pembaruan Perjanjian Bongaya. Alhasil, terjadilah perang antara kerajaan Bone dengan Belanda.

Perang tersebut membuat ibu kota Bone berhasil jatuh ke tangan Belanda. Meski begitu, kerajaan Bone kembali diperintahkan Raja Putri untuk memberikan perlawanan kembali.

Pasukan kerajaan Bone menyerang pos-pos Belanda di Pajangkane dan La'bakkang. Luasnya wilayah kerajaan Bone membuat pihak Belanda merencanakan serangan besar-besaran.

Pada tahun 1825, kerajaan Bone berhasil ditaklukan Belanda. Hal itu membuat Belanda menjadi mudah untuk menguasai kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi.