Jawaban:

pemerintah menginginkan pengakuan terhadap negara dan pemerintah Republik Indonesia dari Sekutu maupun Belanda yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan menghormati hal milik orang asing yang berasal dari zaman Hindia Belanda.

Penjelasan:

pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat politik berupa Maklumat Presiden 1 November 1945 tentang Haluan Politik Pemerintah Indonesia.

Maklumat ini hanya ditandatangani oleh Bung Hatta. Bung Karno tidak membubuhkan tanda tangannya dalam maklumat yang dianggap merupakan Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia (GBHN).

Secara eksplisit, maklumat tersebut menyatakan, pemerintah menginginkan pengakuan terhadap negara dan pemerintah Republik Indonesia dari Sekutu maupun Belanda yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan menghormati hal milik orang asing yang berasal dari zaman Hindia Belanda.

Dengan demikian, saat itu, pemerintah punya sikap semua hak milik orang asing di Indonesia yang dirampas akan diserahkan kembali.

Maklumat 1 November 1945 itu menunjukkan pertentangan pemikiran antara Bung Karno dan Bung Hatta.

Bung Karno ingin menggunakan revolusi mengakhiri kapitalisme dengan jalan menasionalisasi perusahaan milik Belanda. Upaya nasionalisasi itu memang harus dilakukan karena itu dipandang sebagai jalan revolusi.

Namun Bung Hatta dengan dukungan Sutan Sjahrir bersikap berseberangan. Keduanya tegas menyatakan tak mau mengambil jalan nasionalisasi milik kolonial Belanda.