Latar Belakang

Muhammadiyah sebagai organisasi besar di negeri ini tentu banyak faktor yang mempengaruhi tentang keberadaannya. Selanjutnya Muhammadiyah sebagai pembaharuan pasti ada maksud dan tujuan yang melandasinya. Dengan maksud dan tujuan tersebut Muhammadiyah bergerak dengan besar kecilnya kegiatan sebagai contoh amal usaha Muhammadiyah.

Memasuki kemerdekaan Indonesia, perjuangan Muhammadiyah terus berjalan. Perjalanan mengisi kemerdekaan, pergerakan Muhammadiyah terlibat dalam kancah perpolitikan nasional. Salah satunya ikut mendukung pendirian partai politik. Berbagai gejolak politik mewarnai periodesasi kepemimpinan selama 1945 hingga 1968. Adapun dalam makalah ini tokoh dan kinerjannya selama menjabat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Diawali dari masa kemerdekaan hingga akhir orde lama.

Muhammadiyah Periode Kemerdekaan sampai Orde Lama (1945-1968)

1.      Periode Ki Bagus Hadikusumo (1942-1953)

Beliau dilahirkan dikampung Kauman, Yogyakarta tanggal 11 Robiul Akhir 1038 H.

Periode Ki Bagus Hadikusumo terkenal dengan lahirnya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang berisi pokok-pokok pikiran KH. Ahmad Dahlan dalam melahirkan Muhammadiyah, yang digambarkan secara singkat dan sederhana. Muqaddimah ini menjadi landasan berpijak yang kuat dalam melancarkan amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah.[1]

Diawal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Muhammadiyah ikut aktif dalam perjuangan. Perjuangan dilakukan oleh para pemimpin hingga seluruh angkatan mudanya. Mereka terjun dalam kancah revolusi diberbagai laskar kerakyatan. Pada masa revolusi ini masih dalam kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo hingga tahun 1953. Beberapa kegiatan keorganisasian yang dilaksanakan sebagai berikut:[2]

a.       Tahun 1946 mengadakan silaturahmi cabang-cabang se-Jawa.

b.      Tahun 1950 mengadakan sidang Tanwir perwakilan, antara lain memutuskan hal berikut.

1)      Anggota Muhammadiyah dapat masuk partai politik  yang tidak berideologi Islam asal tidak merugikan perjuangan Islam. Kalau merugikan perjuangan Islam maka ditarik.

2)      Anggota Muhammadiyah diperbolehkan memasuki DPR atas nama Muhammadiyah.

c.       Tahun 1951 sidang Tanwir di Yogyakarta, antara lain memutuskan :

1)      Muhammadiyah tidak akan berubah menjadi partai politik. Sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah.

2)      Menetapkan batas-batas otonomi Aisyiyah.

d.      Tahun 1952 mengadakan sidang Tanwir di Bandung