Jawaban:

Dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, dipaparkan bahwa sejak awal keberadaannya, gerakan ini mengampanyekan penghancuran Dinasti Umayyah karena dinilai telah keluar dari ajaran Islam dan mencanangkan terwujudnya pemerintahan yang lebih Islami. Untuk itu, sejak berkuasa, penguasa Abbasiyah mengangkat ulama terkenal untuk menjalankan fungsi hukum. Kekuasaan peradilan diserahkan sepenuhnya kepada para kadi (hakim). Mereka melaksanakan fungsi yudikatif yang bebas dari intervensi penguasa.

Dalam skala kekuasaan yang lebih luas, dinasti ini banyak mengadopsi tradisi pemerintahan Sasaniyah Persia yang menganggap raja sebagai pemegang kekuasaan absolut yang mendapat mandat Tuhan. Oleh karena itu, kekuasaan Abbasiyah sangat terkonsentrasi di tangan khalifah.

Pemerintahan dibagi menjadi sejumlah departemen (diwan). Ada diwan yang membawahi kegiatan militer, administrasi, dokumentasi, dan pembendaharaan. Jumlah diwan cenderung bertambah karena kompleksnya pemerintahan dan luasnya wilayah kekuasaan.

Di samping mengangkat wazir dan pejabat birokrasi lain, khalifah juga menunjuk hakim agung (qadli al-qudlah) dari kalangan ulama terkemuka. Hakim agung ini menunjuk dan mengirim hakim ke provinsi-provinsi. Para hakim provinsi kemudian mengangkat perangkat personalia peradilannya masing-masing.

Di samping itu, ada lembaga lain yang disebut mazalim, yaitu lembaga ekstrayudisial, tempat para khalifah atau gubernur mendengar keluhan dan laporan langsung dari rakyat. Materi hukum dan prosedur yang diterapkan lembaga ini tidak seketat yang telah dibakukan dalam fikih.

Refrensi:

Pemerintahan Ala Dinasti Abbasiyah Republika.com

Semoga Membantu