ACEH UTARA - Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib dinilai

Berikut ini adalah pertanyaan dari evinovitahingsih pada mata pelajaran Sejarah untuk jenjang Sekolah Menengah Atas

ACEH UTARA - Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib dinilai telah melakukan perbuatan melawanhukum, yakni dengan telah memberikan izin kepada salah seorang komisioner Komisi Independen
Pemilihan (KIP) Aceh Utara yang berstatus sebagai PNS. Pasalnya izin atau rekomendasi berhenti
sementara ditanda tangani usai dirinya melantik komisioner tersebut.
“Ini bisa dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige
Overheidsdaad). Hal ini tertera dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebab bupati
dinilai telah melanggar aturan dengan memberikan izin di luar aturan yang berlaku,”ungkap Direktur
LSM Rincong Aceh, Zainal Abidin Badar, Selasa (7/8).
Ia menjelaskan pada Pasal 1365 KUHPer berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut. Ada lima unsur yang terpenuhi dari kebijakan yang dilakukan Bupati Aceh
Utara. Yakni adanya perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan,
adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.
“Kalau kami lihat dari pasal tersebut sudah jelas, yakni perbuatannya adalah telah menandatangi usulan
izin dari PNS yang menjadi komisioner KIP. Kenapa penandatanganan dilakukan setelah pelantikan,
selain itu sesuai aturan KPU, izin harus dari awal saat si PNS mendaftar sebagai calon,” tegas Jimbron
panggilan akrabnya.
Selanjutnya, ada pihak yang dirugikan atas perbuatannya tersebut, serta sudah mengetahui kalau
bawahannya tanpa izin tetap melakukan pelantikan. Termasuk adanya hubungan sebab akibat dari
perbuatan yang dilakukan oleh Bupati Aceh Utara.
“Kami menilai kalau perbuatan yang dilakukan Bupati Aceh Utara adalah perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh penguasa. Sebab dirinya sudah mengetahui kalau bawahannya itu belum
mengantongi izin. Apalagi selama mengikuti proses seleksi, dirinya dapat dikatakan melanggar disiplin
dengan tidak masuk kerja,” ungkap Dosen Unimal itu.
Bukan itu saja, selain aturan KPU, bupati juga harus melihat aturan lain apa ada yang dilanggar sebelum
melakukan hal tersebut. Baik itu aturan yang mengatur tentang ASN dan lainnya termasuk masa kerja
dari PNS yang menjadi komisoner tersebut.
"Dengan pelantikan tersebut, bupati telah memberikan ruang proses seleksi secara tidak fair dan adil,
serta memberikan contoh yang tidak baik bagi para birokrat di Aceh Utara untuk tidak taat dan patuh
dengan hukum," ujarnya. Seharusnya sebagai Kepala Daerah/Pemerintahan Bupati dalam menjalankan
roda pemerintahan harus taat dan patuh menjalankan kebijakan good government dan clean
governance.

Berdasarkan artikel diatas menurut analisis saudara berikan penjelasan atas kasus tersebut berdasar
ketentuan Pasal 1365 KUHPER!

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Bupati Aceh Utara, H. Muhammad Thaib dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum, diantaranya adalah sebagai berikut:

Memberikan izin kepada salah seorang komisioner Komisi Independen

Pemilihan (KIP) Aceh Utara yang berstatus sebagai PNS. karena memberikan izin diluar aturan berlaku yaitu aturan seleksi menjadi komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan itu bertebntangan dengan pasal 1365 KUH Perdata.

Pembahasan:

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, "Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut."

Dalam kasus diatas jelas bupati aceh utara telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan pasal 1365 KUH Perdata, antara lain tindakan bupati yang dianggap tidak sesuai dengan hukum, yaitu:

  • Memberikan izin kepada salah seorang komisioner Komisi Independen
  • Pemilihan (KIP) Aceh Utara yang berstatus sebagai PNS.
  • Selain aturan KPU, bupati juga harus melihat aturan lain apa ada yang dilanggar sebelummelakukan hal tersebut. Baik itu aturan yang mengatur tentang ASN dan lainnya termasuk masa kerjadari PNS yang menjadi komisoner tersebut.
  • Memberikan ruang proses seleksi secara tidak fair dan adil, serta memberikan contoh yang tidak baik bagi para birokrat di Aceh Utara untuk tidak taat dan patuh dengan hukum.

Pelajari Lebih Lanjut

Pelajari lebih lanjut materi tentang pedoman untuk mengajukan gugatan dengan adanya blunder melalui pasal 1365 KUH Perdata yomemimo.com/tugas/10934252

#BelajarBersamaBrainly#SPJ1

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh mohhan86 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Mon, 15 Aug 22