Jawaban:

3. D

5.B

6. B

Penjelasan:

3. Usaha Gorbachev dalam rangka mengentaskan Uni Soviet dari keterpurukan, pada akhirnya melahirkan sebuah kebijakan yang justru menjadi muara bagi kehancuran Uni Soviet. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Gorbachev tersebut adalah glasnost dan perestroika. Perubahan yang dilakukan melalui glasnost dan perestroika yang pada awalnya bertujuan untuk memulihkan kondisi perekonomian Uni Soviet yang terpuruk, justru memunculkan dampak-dampak lain yang tidak menyenangkan. Salah satu perubahan yang terjadi pasca Gorbachev mengeluarkan kebijakan tersebut adalah munculnya kebebasan atau liberalisasi baik di bidang ekonomi maupun politik, seperti masuknya sistem kapitalisme dan perubahan sistem dari sentralisasi ke desentralisasi yang nantinya memberikan peluang bagi negara-negara bagian untuk lepas dari Uni Soviet.

5. Dalam buku Sejarah Eropa : Dari Eropa Kuno Hingga Eropa Modern (2012) karya Wahjudi Djaja, peristiwa Reunifikasi Jerman tidak bisa terlepas dari melemahnya kekuatan politik dan ekonomi Uni Soviet pada pertengahan dekade 1980-an. Berikut faktor-faktor pendorong Reunifikasi Jerman: Kegagalan kebijakan Glasnost dan Perestroika di Uni Sovyet Penerapan kebijakan Glasnost (keterbukaan politik) dan Perestroika (restrukturisasi ekonomi) yang diterapkan Michael Gorbachev pada tahun 1985 tidak mampu membawa dampak positif bagi Uni Soviet dan negara-negara bawahannya. Hal tersebut berdampak pada munculnya semangat masyarakat Jerman Timur untuk melepaskan diri dari Uni Soviet.

6. Upaya nelson mandela untuk menentang pelaksanaan apartheid di afrika selatan yaitu memperkuat kedudukannya dalam parlemen dan memperluas kekuasaannya di luar parlemen dengan semakin meningkatkan kekuasaan negara. Wujud konkrit dari langkah tersebut antaralain adalah sebagai berikut: Hak-hak politik golongan kulit hitam, campuran dan Asia yang sudah terbatas, semakin dikurangi dan lambat laun dihapus. Pada tahun 1951 dikeluarkan Bantu Authorities Act, yang menghapus Dewan Perwakilan Rakyat Pribumi. Sebagai gantinya ditetapkan pembentukan pemerintahan suku, regional dan teritorial di negeri-negeri Bantu, fungsi-fungsi administratif, eksekutif, dan kehakimannya. Pada tahun 1950 dikeluarkan Supression of Communism Act, yang melarang berbagai organisasi politik yang dikuasai kulit putih tetapi didukung kulit hitam atau memperjuangkan pembentukan suatu masyarakat non rasial atau pemerintahan mayoritas. Sebagai dampaknya secara berturut-turut dilarang Partai Komunis (1950), Kongres Demokrasi (1962) dan organisasi-organisasi politik kulit hitam. Di samping itu pada tahun 1960 Kongres Nasional Afrika (ANC) dan Kongres Pan Afrika (PAC) dilarang dan sejumlah anggotanya, terutama pemimpinnya dipenjarakan. Dengan demikian kekuasaan politik dimonopoli oleh orang kulit putih. Sementara aspirasi golongan lain disalurkan melalui struktur kekuasaan di wilayahnya masing-masing yang tidak membahayakan kedudukan istimewa kulit putih Di dalam aspek Sosial, Nelson Mandela mencoba untuk menghentikan  segregasi rasial di segala bidang kehidupan. Dalam bidang sosial ini diterapkan diupayakan supaya tidak ada lagi segregasi di tempat-tempat umum, kereta api, bis dan alat-alat angkutan lain. Segregasi juga dilakukan dalam perkumpulan-perkumpulan sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Segregasi dalam sejarah semakin tegas dengan dikeluarkannya Group Areas Act, yang menetapkan area bagi golongan masing-masing. Sebagai dampaknya banyak orang kulit hitam sejauh itu tinggal di daerah kulit putih harus menjual tanah miliknya dan pindah ke area yang ditunjuk bagi mereka. Selanjutnya ditetapkan bahwa orang kulit hitam tidak boleh tinggal di daerah perkotaan lebih dari 72 jam tanpa izin dari Native Labour Officer. Disamping itu juga dikeluarkan Imortality Amendement Act dan Prohibition of Mixed Marige, yang mencegah terjadinya perkawinan campur antara orang kulit putih dan non kulit putih. Ketiga. dalam hal Ekonomi. Dalam bidang ekonomi dijalankan dengan mengeluarkan Native Labour Settlement of Disputes Act pada tahun 1953. Undang-undang ini menetapkan bahwa Native Labour Officer sebagai penguasa tertinggi dalam penyelesaian konflik industri yang melibatkan tenaga kerja kulit hitam dan melarang pemogokan kulit hitam.