Jawaban:

Masalah Sejarah Kontemporer di Indonesia

Adalah menarik untuk dicermati bahwa masalah perdebatan dalam sejarah kontemporer di Indonesia itu mulai muncul pada masa Orde Baru (1966-1998). Sebagai sebuah regim militer yang terlibat secara intens dalam perjuangan revolusi dan pasca revolusi di Indonesia (sejak tahun 1945), pemerintah Orde Baru merasa berhak untuk mendapatkan “saham revolusi” itu dan ditonjolkan peranannya dalam historiografi Indonesia.[3] Sementara itu aura kekuasaan politik Orde Baru yang mulai bersinar sejak tahun 1966 juga merasa berkepentingan untuk meredupkan cahaya kekuasaan Orde Lama yang baru saja digantikannya. Dalam konteks ini menjadi jelas mengapa pilihan-pilihan materi sejarah kontemporer di Indonesia pada masa Orde Baru itu – sebagaimana nampak dalam buku-buku teks sejarah di sekolah – berkisar pada masalah: Hari Lahir dan Penggali Pancasila; Serangan Umum 1 Maret 1949; Gerakan 30 September 1965; Surat Perintah 11 Maret 1966; Integrasi Timor Timur ke Wilayah Indonesia pada Tahun 1976; dan sebagainya.

Hari Lahir dan Penggali Pancasila. Materi sejarah di sekolah yang menjadi perdebatan publik yang ramai ini muncul pada tahun 1980-an ketika Nugroho Notosusanto (seorang sejarawan militer yang kemudian menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Orde Baru) menulis sebuah buku tentang Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara. Di dalam buku itu dinyatakan bahwa rumusan Pancasila yang otentik dan benar adalah yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan yang disyahkan oleh PPKI, semacam badan legislatif pada masa awal revolusi Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945. Dinyatakan juga bahwa Ir. Soekarno bukan yang pertama dan satu-satunya tokoh yang merumuskan tentang Pancasila itu.[4]

Sejak awal sudah jelas bahwa buku itu sudah sarat dengan nuansa politik.[5] Dan tujuannya jelas yaitu untuk melakukan usaha de-Soekarnoisasi di satu sisi (tersirat pesan, misalnya, bahwa tidak relevan 1 Juni 1945 diperingati sebagai Hari Kelahiran Pancasila dan tidak benar Soekarno sebagai satu-satunya penggali Pancasila), dan ingin memberikan legitimasi yang kukuh kepada penguasa Orde Baru, dalam hal ini Presiden Soeharto di sisi lain (tersirat pesan bahwa yang relevan diperingati adalah 1 Oktober 1965 sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan yang benar adalah Soeharto sebagai pengamal Pancasila yang murni dan konsekuen).

Serangan Umum 1 Maret 1949.

Penjelasan:

semoga membantu

jangan lupa jadikan jawaban tercerdas

dan follow

maaf kalau salah