Penjelasan:

pada masa penjajahan Belanda pembagian kelas penduduk diatur secara hukum oleh Pasal 162 juncto Pasal 131 Indische Staatregeling (IS).

Dalam pasal tersebut komposisi penduduk dibagi menjadi 3 golongan:

(1) Golongan Kulit Putih (Eropa, Amerika dan Jepang disetarakan dengan penduduk kulit putih serta warga campuran

(indo) dengan kriteria tertentu)

(2) Golongan Timur Asing (Tionghoa, Arab, India)

(3) Golongan Bumiputera.

bagi masing-masing golongan berlaku hukum yang berbeda (untuk 1 dan 2 berlaku hukum barat (Belanda) dan bagi 3 berlaku hukum adat. serta masing-masing memiliki posisi dan tempat tersendiri di masyarakat (sekolah dibedakan, posisi di transportasi umum dibedakan, dll......)

Bentuk politik kolonialisme Belanda adalah memilah warga menjadi tiga kelas (bukan kelas Marxis), yakni kelas satu yang adalah kulit putih, kelas dua adalah timur asing, dan kelas tiga adalah pribumi. Bentuk hukum dari kelas ini adalah raad van justitie untuk kelas satu dan kedua adlh gelijk gestellt, dan landraad untuk kelas ketiga..

Apartheid yang dijalankan Belanda itu dalam struktur yang sama dijalankan oleh militer kita dengan arahan jalan tengah, maka diajukan pembagian ketat sipil dan militer, dengan dwifungsi sebagai pembenarnya. Seperti Belanda menguasai jaringan kekuasaan politik, ekonomi, dan kultural menghadapi pribumi (inlander), maka militer selama Orde Baru berdiri di atas sipil. Di parlemen diberikan jatah khusus, dan di eksekutif preferensi gubernur/bupati/camat/lurah berada di tangannya.

Kehancuran sistem politik kolonial eksternal (Belanda) atau internal (militer) tidak disebabkan oleh dinamika politik rakyat, atau demokrasi. Belanda dijatuhkan oleh krisis ekonomi dunia yang meledak tahun 1939, dan Orde Baru plus hegemoni Golkar dijatuhkan oleh para spekulan valas dalam krisis finansial yang melanda Asia, tahun 1997.

Penjelasan:

Maaf kalau salah