Penjelasan:

Presiden kedua Indonesia, Suharto (1921-2008), berkuasa di tengah masa darurat dan pertumpahan darah. Pendahulunya, Sukarno, telah membangun organisasi pemerintah yang sangat berbahaya dan bermusuhan dari faksi-faksi nasionalis, komunis, dan agama yang tidak dapat dipercaya. Pihak lain yang ingin menggunakan kekuatan politik adalah militer, yang mampu memperoleh pengaruh lebih besar dalam politik Indonesia pada 1950-an ketika diperlukan untuk memadamkan serangkaian kerusuhan yang mengancam persatuan Indonesia.

• Peralihan Kekuasaan: Orde Lama menjadi Orde Baru

Pada 11 Maret 1966, Indonesia masih shock dan kebingungan. Pada hari itu juga, Presiden Soekarno dipaksa untuk menandatangani perintah yang memberi wewenang kepada Jenderal Suharto untuk mengambil tindakan untuk menjaga keamanan, perdamaian, dan stabilitas negara. Perintah ini kemudian dikenal sebagai Dokumen Supersemaar (Surat perintah 11 Maret) dan merupakan sarana yang digunakan Sukarno untuk mengalihkan kekuasaan administratif kepada Suharto. Suharto segera melarang semua kegiatan PKI, mulai mengusir unsur-unsur kiri dari militer, dan mulai memperkuat peran politik militer dalam masyarakat Indonesia.

Langkah Suharto selanjutnya adalah mendepolitisasi Indonesia. Menteri tidak boleh menjalankan politiknya sendiri. Sebaliknya, kebijakan yang dirumuskan oleh atasan (presiden) harus ditegakkan. Golkar (singkatan dari Golkar atau Kelompok Fungsional) digunakan sebagai badan parlementer Suharto yang kuat. Golkar berisi ratusan kelompok fungsional kecil (pekerja, petani, serikat pekerja, dll) untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia tidak lagi dimobilisasi oleh partai politik. Golkar dikembangkan sebagai alat untuk memastikan mayoritas suara mendukung pemerintah dalam pemilihan umum. Golkar memiliki jaringan tangan yang menjangkau desa-desa dan didanai untuk memfasilitasi pemerintah pusat. Pejabat harus mendukung Golkar, dan kepala desa diberi kuota suara untuk Golkar, yang harus mereka isi.

Kebijakan ini memberikan Golkar kemenangan besar dalam pemilihan umum 1971, dan Suharto "mendorong" penggabungan sembilan partai politik yang ada untuk lebih mengkonsolidasikan kekuatan politiknya, hanya menyisakan dua. Partai politik pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang terdiri dari partai-partai Islam, dan yang kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang terdiri dari partai-partai nasionalis dan Kristen. Namun, aktivitas politik kedua partai ini sangat terbatas sehingga hanya kampanye singkat sebelum pemilihan federal.

• Pemerintahan yang Semakin Otoriter

Sejak awal Orde Baru, laju pertumbuhan ekonomimakro sangat spektakuler. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Indonesia karena pemerintah dianggap terlalu keras untuk menarik investor asing. Sementara itu, hanya orang Indonesia, biasanya perwira militer atau kelompok warga minoritas keturunan Tionghoa (yang merupakan minoritas di Indonesia tetapi mendominasi perekonomian), yang diberi peluang investasi besar.

Pada tahun 1984, semua organisasi sosial-politik harus mendeklarasikan Pancasila (lima prinsip dasar negara Indonesia yang diperkenalkan oleh Sukarno pada tahun 1940-an) sebagai satu-satunya ideologi mereka. Suharto kemudian menggunakan Pancasila sebagai alat represi. Semua ormas diancam akan dituduh melakukan tindakan anti Pancasila.

Dapat dikatakan bahwa Suharto mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Semua pemilu dimenangkan dengan mudah. Dia juga berhasil melumpuhkan tentara. Seperti partai politik dan pejabat, militer bekerja semata-mata untuk menegakkan kebijakan Suharto. Namun, depolitisasi masyarakat Indonesia ini memiliki efek samping penting dalam meningkatkan kesadaran Islam, terutama di kalangan anak muda Indonesia. Karena arena politik adalah ranah tertutup, umat Islam melihat Islam sebagai alternatif yang aman. Perbedaan pendapat dan keluhan terhadap pemerintah dibahas di masjid dan khutbah. Karena terlalu berbahaya untuk berbicara di demo (jika ada demo akan dibatalkan). Yang mana kebangkitan Islam akan membawa perubahan politik baru di awal 1990-an.