Jawaban:

Pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 dianggap sebagai salah satu upaya untuk memberikan ruang lebar bagi kebebasan pers di Indonesia. Hal ini karena Departemen Penerangan dianggap sebagai salah satu instansi yang memegang peran penting dalam pengendalian dan pengaturan media di negara ini.

Dampak yang ditimbulkan dari pembubaran Departemen Penerangan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang lebar bagi kebebasan pers dan memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun, pembubaran Departemen Penerangan ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebebasan pers di negara ini, seperti masih adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam isi media dan pembatasan akses informasi.

Selain itu, Pembubaran Departemen Penerangan juga dianggap kurang efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan media di negara ini. Seperti masih kurangnya pembiayaan dan dukungan yang diberikan kepada media-media independen serta masih rendahnya tingkat profesionalisme dan kualitas media di negara ini.

Secara keseluruhan, pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, namun masih perlu dukungan dan upaya yang lebih konsisten dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kebebasan pers dan pembangunan media di negara ini.