Jawaban:

Organisasi Gemblengan Pemuda Asia Raya atau Gempar merupakan organisasi yang kontroversial dan konteksnya perlu diperjelas, namun jika merujuk pada beberapa informasi yang tersedia, terdapat beberapa dampak dari pembentukan organisasi tersebut, antara lain:

Potensi Terjadinya Kekerasan dan Radikalisme

Organisasi Gempar dituduh memiliki agenda radikal dan kekerasan, karena salah satu tujuannya adalah membentuk "pasukan" yang siap menghadapi ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas negara, serta memperburuk situasi yang sudah sensitif di Indonesia.

Mengancam Keberagaman dan Toleransi

Organisasi Gempar juga dituduh memiliki sikap intoleran terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berbeda, seperti kelompok agama atau etnis tertentu. Hal ini bisa mengancam keberagaman dan toleransi di Indonesia, yang sebelumnya sudah terjadi beberapa konflik horizontal yang serius.

Potensi Membuat Terbelahnya Masyarakat

Organisasi Gempar memiliki pandangan politik yang sangat nasionalis dan menolak pengaruh asing. Namun, pandangan-pandangan ini juga dapat membuat terbelahnya masyarakat Indonesia, karena di samping mengarah pada sikap yang radikal, juga berpotensi memperkuat pandangan-pandangan identitas tertentu, yang dapat memperburuk polarisasi politik di Indonesia.

Memicu Reaksi Negatif dari Pihak Terkait

Organisasi Gempar telah menuai reaksi negatif dari berbagai pihak, termasuk dari pihak keamanan dan pemerintah. Hal ini dapat membuat organisasi Gempar semakin terisolasi dan sulit untuk berkembang, serta berpotensi menimbulkan pertentangan antara organisasi ini dengan pihak-pihak terkait lainnya.

Dampak-dampak di atas menunjukkan bahwa pembentukan organisasi Gempar dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas negara, serta dapat mengancam keberagaman dan toleransi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada tindakan yang tepat dari pihak-pihak terkait untuk menangani masalah ini dengan cara-cara yang proporsional dan berlandaskan pada hukum dan kepentingan nasional.