"Hak Octrooi" (atau Hak Oktroi dalam ejaan Belanda yang lebih tua) adalah istilah dalam sejarah hukum Indonesia yang merujuk pada hak istimewa atau hak khusus yang diberikan oleh pemerintah Belanda atau VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) kepada perusahaan atau individu tertentu.

Hak Octroy yang diberikan oleh Belanda dan VOC dapat mencakup berbagai aspek, seperti hak monopoli atas perdagangan tertentu, hak pengelolaan tanah, hak pabean, dan sebagainya. Dalam konteks Indonesia, contoh Hak Octroy yang diberikan antara lain:

Hak Monopoli Perdagangan: Pada abad ke-17, VOC diberikan Hak Monopoli atas perdagangan rempah-rempah di Indonesia oleh pemerintah Belanda. Hal ini berarti bahwa hanya VOC yang diberi izin untuk melakukan perdagangan rempah-rempah, sehingga menguasai sebagian besar perekonomian di Indonesia pada masa itu.

Hak Penguasaan Tanah: Pemerintah Belanda juga memberikan hak penguasaan tanah kepada perusahaan-perusahaan tertentu, seperti perkebunan dan pertambangan. Hal ini membuat banyak petani dan masyarakat lokal kehilangan hak atas tanah yang mereka garap dan ditinggali selama bertahun-tahun.

Hak Pabean: VOC juga mendapatkan Hak Pabean, yaitu hak untuk memungut bea masuk dan keluar di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Hal ini menjadi sumber utama pendapatan VOC di Indonesia.

Hak Octroy ini dianggap sebagai salah satu bentuk penjajahan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan VOC atas Indonesia pada masa kolonial. Meskipun beberapa Hak Octroy diberikan sebagai bentuk insentif bagi investasi dan pengembangan ekonomi, namun banyak juga yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia, seperti hilangnya hak atas tanah dan penghasilan yang rendah akibat monopoli perdagangan.