Presiden Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, mengambil beberapa kebijakan dalam menghadapi krisis moneter 1997-1998 yang melanda Indonesia, antara lain:

1. Program Reformasi Ekonomi. Program ini bertujuan untuk memperbaiki sektor keuangan dan moneter Indonesia, dengan mengurangi defisit anggaran, menstabilkan nilai tukar rupiah, dan melakukan restrukturisasi sistem perbankan.

2. Kebijakan fiskal yang ketat. Pemerintah mengurangi belanja negara dan meningkatkan penerimaan pajak untuk mengurangi defisit anggaran dan menstabilkan ekonomi.

3. Peningkatan investasi asing. Pemerintah mencoba menarik investasi asing dengan memberikan insentif, seperti kemudahan izin, pembebasan pajak, dan perlindungan hukum.

4. Mendorong sektor ekspor. Pemerintah mengembangkan sektor ekspor untuk meningkatkan devisa negara dan mengurangi ketergantungan pada impor.

5. Membuka lapangan kerja baru. Pemerintah berusaha menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi tingkat pengangguran dan memperkuat daya beli masyarakat.

Namun, kebijakan-kebijakan tersebut tidak selalu berhasil memulihkan keadaan ekonomi yang saat itu sedang terpuruk. Krisis moneter 1997-1998 telah memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia dan menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia dan negara lain di seluruh dunia