Penjelasan:

Thailand, Indonesia, dan Brunei menganut sistem hukum yang sama yaitu sistem hukum campuran atau hybrid legal system. Sistem hukum campuran adalah sistem hukum yang mencampurkan unsur-unsur dari sistem hukum common law (hukum umum) dan sistem hukum civil law (hukum kontinental Eropa). Sistem hukum ini umumnya diterapkan di negara-negara yang pernah berada di bawah pengaruh kekuasaan kolonial Eropa, seperti negara-negara di Asia Tenggara termasuk Thailand, Indonesia, dan Brunei.

Pada masa kolonial, negara-negara di Asia Tenggara tersebut pernah menjadi jajahan kekuasaan Belanda, Inggris, dan Siam (sekarang Thailand). Kekuasaan kolonial ini memperkenalkan dan menerapkan sistem hukum mereka ke wilayah jajahan. Seiring dengan berakhirnya masa kolonial, negara-negara tersebut kemudian merdeka dan mengadopsi sistem hukum campuran sebagai warisan dari masa kolonial mereka.

Sistem hukum campuran digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang beragam, karena menggabungkan unsur-unsur dari dua sistem hukum yang berbeda. Di Indonesia, sistem hukum campuran diterapkan dengan menggabungkan unsur-unsur hukum adat, hukum Islam, dan hukum Belanda. Sementara itu, di Thailand dan Brunei, unsur-unsur hukum adat dan hukum Islam juga diakomodasi dalam sistem hukum campuran mereka.

Karena sejarah dan pengaruh kolonial yang serupa, Thailand, Indonesia, dan Brunei memilih untuk menganut sistem hukum campuran yang sama. Hal ini memudahkan dalam proses kerjasama dan hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara, karena memiliki dasar hukum yang serupa