Jawaban:

Pada masa Orde Baru, Indonesia menjalankan kebijakan politik dan ekonomi yang bersifat otoriter dan sentralisasi. Kebijakan politik meliputi penguasaan partai-partai politik oleh pemerintah, kontrol media, dan perlunya persetujuan pemerintah untuk mengadakan aksi politik. Kebijakan ekonomi menekankan pada pembangunan nasional dengan pendekatan top-down dan pengembangan industri yang didorong oleh pemerintah. Pemerintah juga melakukan pengawasan ketat terhadap sektor-sektor ekonomi penting dan membatasi partisipasi asing dalam perekonomian Indonesia.

Penjelasan: