Masa reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 ditandai dengan sejumlah kendala yang membuat pemerintah sulit mewujudkan agenda reformasinya secara utuh. Beberapa kendala utama yang dihadapi pemerintah antara lain:

Resistensi politik: Agenda reformasi mencakup sejumlah tindakan yang ditentang oleh aktor politik yang kuat, termasuk anggota militer, polisi, dan birokrasi. Para aktor ini memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo dan mampu memberikan pengaruh yang signifikan untuk memblokir atau memperlambat implementasi langkah-langkah reformasi.

Tantangan ekonomi: Masa reformasi ditandai dengan sejumlah tantangan ekonomi, termasuk krisis keuangan Asia tahun 1997-1998, yang mempersulit pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah reformasi ekonominya.

Kurangnya dukungan publik: Pemerintah menghadapi kurangnya dukungan publik untuk langkah-langkah reformasinya, yang membuatnya sulit untuk memobilisasi dukungan rakyat untuk perubahan yang diusulkan.

Resistensi birokrasi: Pemerintah juga menghadapi resistensi dari birokrasi, yang menentang banyak perubahan yang diusulkan oleh agenda reformasi. Birokrat memiliki kepentingan dalam mempertahankan kekuasaan dan pengaruh mereka dan mampu memperlambat pelaksanaan langkah-langkah reformasi.

Korupsi: Korupsi telah menjadi hambatan utama bagi upaya reformasi pemerintah. Korupsi menggerogoti efektivitas lembaga pemerintah dan kemampuan pejabat pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah reformasi.

Rintangan-rintangan ini mempersulit pemerintah untuk mewujudkan agenda reformasinya sepenuhnya, dan kemajuannya tidak merata. Beberapa langkah telah dilaksanakan dengan sukses, sementara yang lain menemui hambatan yang signifikan dan belum sepenuhnya direalisasikan.