Jawaban:

Abdurrahman Wahid, yang juga dikenal sebagai Gus Dur, merupakan tokoh Muslim Indonesia yang diakui sebagai pembela dari pluralisme dan toleransi. Ia menjadi Presiden Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden, Gus Dur berusaha untuk mengembalikan posisi Pancasila sebagai dasar negara yang diakui oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam. Ia menyatakan bahwa Pancasila, yang mencakup lima sila yaitu kebhinekaan, persatuan, keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi, merupakan landasan yang kuat untuk menjamin pluralisme dan toleransi di Indonesia.

Gus Dur juga mengambil tindakan untuk mendamaikan hubungan antara umat Islam dengan pemerintah. Ia membebaskan puluhan tahanan politik yang dituduh keterlibatan dalam kelompok Muslim radikal, serta memulihkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab yang sebelumnya terputus. Ia juga memberikan dukungan moral dan materiil kepada organisasi-organisasi Islam moderat.

Selain itu, Gus Dur juga mengambil tindakan untuk mengurangi pengaruh kelompok ekstrim dalam kehidupan politik Indonesia. Ia mengeluarkan peraturan yang mencegah pengaruh kelompok ekstrim dalam dunia pendidikan dan mengambil tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok yang menganjurkan aksi kekerasan.

Gus Dur juga mengambil tindakan untuk memperkuat posisi pemerintah dalam mengatur kegiatan-kegiatan agama. Ia mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa pemerintah harus memiliki kendali atas pengelolaan masjid dan madrasah, dan mengambil tindakan untuk mencegah pengaruh kelompok ekstrim dalam dunia pendidikan.

Sebagai kesimpulan, Abdurrahman Wahid telah berusaha untuk mendamaikan hubungan antara islam dengan Pancasila dengan mengambil tindakan yang diarahkan pada pemulihan dan pemberdayaan posisi Pancasila sebagai dasar negara, pembebasan tahanan politik, pemulihan hubungan diplomatik, dukungan moral dan materiil kepada organisasi-organisasi Islam moderat, pengurangan pengaruh kelompok ekstrim dalam kehidupan politik Indonesia, dan memperkuat posisi pemerintah dalam mengatur kegiatan-kegiat