Penjelasan:

Pemerintah Orde Baru melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, seperti membatasi akses informasi dan mengendalikan media massa. Hal ini membuat rakyat tidak memiliki akses yang luas dan obyektif terhadap informasi dan pemahaman tentang demokrasi. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga melakukan praktik-praktik korupsi, nepotisme, dan kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat, sehingga tidak ada model demokrasi yang baik dan benar yang dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat.