Pendudukan Jepang di Indonesia diawali di kota Tarakan pada 10 Januari 1942, selanjutnya meluas ke kota Minahasa, Balikpapan, Ambon, Pontianak, Makasar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Pada 1 Maret 1942 pasukan Jepang lainnya berhasil mendarat di pulau Jawa, sehingga memberikan dampak yang besar dalam peranannya untuk mengontrol wilayah tertentu.Tidak sampai disitu, Batavia (saat ini Jakarta) berhasil ditaklukan oleh pasukan Jepang pada 5 Maret 1942, sehingga pada akhirmya pada 8 Maret 1942 pasukan sekutu (Belanda)menyatakan kekalahannya dengan menandatangani penyerahan yang bersyarat kepada Jepang. Sejak saat itu, Indonesia berada di bawah kedudukan Jepang. Pada awalnya kedatangan pihak Jepang ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia, karena adanya iming-iming beberapa ajaran seperti Shintoisme yang mempunyai tujuan baik bagi semua manusia. Kesempatan emas tersebut tentu saja tidak disia-siakan oleh Jepang untuk mengambil simpati Rakyat Indonesia dengan membuat beberapa propaganda.Adapun propaganda yang dilakukan Jepang diantaranya bendera merah putih dan bendera Jepang dikibarkan bersamaan. Selain itu, Jepang memproduksi barang-barang yang unik dengan harga jual yang rendah, dan program Pan-Asia Jepang yang membentuk gerakan tiga A yang berarti Jepang adalah pemimpin Asia, Jepang adalah pelindung Asia, dan Jepang adalah cahaya Asia. => Pembentukan Pemerintahan Militer Pada tahun 1942 Markas besar Tentara Jepang mempunyai ide bahwa segala penduduk perlu dilibatkan ke dalam suatu kegiatan militer dan pertahanan. Atas dasar itu maka Jepang mengeluarkan aturan untuk membentuk suatu pemerintahan yang berbasis militer.Saat itu, Jepang membagi 3 daerah atau wilayah untuk dijadikan suatu area pertahanan dan militer di Indonesia, yaitu tentara ke-25 untuk wilayah Sumatera dan berpusat di Bukittinggi, tentara ke-16 untuk wilayah Jawa dan Madura dan berpusat di Jakarta, Armada selatan kedua untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang berpusat di Makasar.Untuk mendukung suatu pemerintahan militer, maka Jepang membuat suatu pemerintahan sipil di tahun 1942. Guna meningkatkan sistem pemerintahan, maka dikeluarkanlah Undang-undang (UU) No.27 tentang aturan Pemerintahan Daerah, dan UU No.28 tentang pemerintahan shu (keresidenan) serta tokubetsushi (kota istimewa).Dalam UU tersebut telah ditetapkan bahwa shu merupakan suatu pemerintahan daerah yang tertinggi. Adapun, pulau Jawa dan pulau Madura telah dibagi menjadi daerah-daerah kecil menjadi 17 daerah shu, shi (kota praja), ken (kabupaten), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan ku (desa/kelurahan kota an). Adanya pembagian tersebut tidak melibatkan suatu Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta. * buat lah kesimpulan dari cerita diatas!​