Jawaban:

Kabinet Ali Sastroamidjojo II bertugas mulai 24 Maret 1956. Dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri sekaligus sebagai Menteri Pertahanan ad interim didampingi Mohammad Roem dan K.H Idham Chalid sebagai Waperdam (Wakil perdana menteri).

Kabinet ini dibentuk lewat Keputusan Presiden Nomor 85 tahun 1956 ini merupakan kabinet koalisi tiga partai yang meraih suara terbanyak dalam Pemilu 1955. Sebanyak 24 orang masuk dalam kabinet pengganti Kabinet Burhanudin Harahap ini.

Tiga partai besar yang mendukung Kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah PNI atau Partai Nasional Indonesia sebagai pemenang Pemilu, Masyumi, dan NU. Sebelumnya Ali Sastroamidjojo memimpin kabinet Ali Sastroamidjojo I mulai Juli 1953-Juli 1955.

Susunan Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Pemimpin Kabinet

1. Perdana Menteri: Mr. Ali Sastroamidjojo

2. Wakil Perdana Menteri I: Mohammad Roem

3. Wakil Perdana Menteri II: Idham Chalid

Anggota Kabinet

1. Menteri Luar Negeri: Roeslan Abdulgani

2. Menteri Dalam Negeri: Soenarjo

3. Menteri Pertahanan (Ad interim): Ali Sastroamidjojo

4. Menteri Kehakiman: Muljatno

5. Menteri Penerangan: Soedibjo

6. Menteri Keuangan: Jusuf Wibisono

7. Menteri Perekonomian: Barhanuddin

8. Menteri Muda Perekonomian: F.F. Umbas

9. Menteri Pertanian: Eny Karim

10. Menteri Muda Pertanian: Sjech Marhaban

11. Menteri Perhubungan: Suchjar Tedjasukmana

12. Menteri Muda Perhubungan: A.S. de Rozari

13. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga: Pangeran Mohammad Nur

14. Menteri Agraria: A.A. Suhardi

15. Menteri Sosial: Fattah Jasin

16. Menteri Tenaga Kerja: Sabilal Rasjad

17. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Sarino Mangunpranoto

18. Menteri Kesehatan: H. Sinaga

19. Menteri Agama: Mohammad Iljas

20. Menteri Negara Urusan Perencanaan: Djuanda

21. Menteri Urusan Umum: Rusli Abdul Wahid

22. Menteri Negara Urusan Veteran: Dahlan Ibrahim

Program Kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Mengutip buku Mari Mengenal Kabinet Indonesia yang ditulis oleh Ready Susanto, selama satu tahun bekerja, Kabinet Ali Sastroamidjojo II memiliki beberapa program kerja seperti penjabaran di bawah ini.

1. Pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB)

Menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KMB secara unilateral, baik secara formal maupun material. Selain itu, kabinet ini juga mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung segala akibat yang ditimbulkan.

2. Irian Barat

Dalam program kerja Irian Barat ini, kabinet Ali Sastroamidjojo II melakukan:

a. Meneruskan perjuangan mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat. Perjuangan ini bersandarkan pada kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti-kolonialisme di dunia internasional.

b. Membentuk Provinsi Irian Barat.

3. Luar Negeri

Ada dua hal yang dilakukan dalam program kerja luar negeri, yaitu

a. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Program ini bersandarkan kepentingan rakyat dan menuju pada perdamaian dunia.

b. Meneruskan kerja sama dengan negara-negara Asia-Afrika dan melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung.

4. Dalam Negeri

Memulihkan keamanan, membangun sektor ekonomi, keuangan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan, pendidikan dan kebudayaan, perburuhan dan kepegawaian. Program kerja lainnya yang juga dilakukan adalah membentuk daerah-daerah otonom dan meningkatkan pertahanan dalam negeri.

Pada saat itu, kabinet ini menerima banyak tuntutan daerah yang didukung oleh Masyumi untuk menyerahkan mandatnya kepada presiden. Setelah terjadi perbedaan pendapat, Masyumi memutuskan untuk menarik semua menterinya dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang menyebabkan kabinet ini semakin lemah.

Akhirnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II dibubarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 107 tahun 1957 tertanggal 9 April 1957. Presiden Sukarno lalu mengesahkan Kabinet Djuanda yang dipimpin oleh Ir. H. Djuanda Kartawijaya. KH Idham Chalid tetap memegang jabatan Waperdam II dalam kabinet baru ini.

Pergantian Kabinet

Baru bertugas selama satu tahun kabinet ini harus mengembalikan mandat kepada Presiden Sukarno. Salah satu penyebab jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah karena pecahnya koalisi antara PNI dan Masyumi.

Pada saat itu, kabinet ini menerima banyak tuntutan daerah yang didukung oleh Masyumi untuk menyerahkan mandatnya kepada presiden. Setelah terjadi perbedaan pendapat, Masyumi memutuskan untuk menarik semua menterinya dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang menyebabkan kabinet ini semakin lemah.

Akhirnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II dibubarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 107 tahun 1957 tertanggal 9 April 1957. Presiden Sukarno lalu mengesahkan Kabinet Djuanda yang dipimpin oleh Ir. H. Djuanda Kartawijaya. KH Idham Chalid tetap memegang jabatan Waperdam II dalam kabinet baru ini.